PT Merbau dan pengusuran Lahan UPTD Arongo

Tanah punya penduduk transmigrasi di Desa Arongo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), digusur perusahaan kelapa sawit, PT Merbau. Penggusuran ini bersamaan dengan ekspansi dijalankan perusahaan itu. 

PT Merbau. Penggusuran
Baca Juga Spek kegunaan dan harga :

Oleh karena itu, sejumlah 110 Kepala keluarga penduduk eks transmigrasi yg tinggal mengerjakan tidak setuju. Ujang Uskadiana, satu diantaranya penduduk Transmigrasi Desa Laikandonga UPTD Arongo, memaparkan sepanjang 4 tahun tinggal di lokasi itu, beberapa ratus penduduk masihlah hidup dengan tenang dengan bercocok tanam.

Program Transmigrasi puluhan tahun Kok bisa digusur Perusahaan Sawit yang baru hadir di Konawe?

Menurut Ujang, sampai kini PT Merbau udah ada 20 kapling atau kurang lebih 40 hektar tempat transmigrasi tergusur memakai alat berat buat ditanami kelapa sawit.

Oleh karena itu tanaman penduduk seperti, merica, pala, cengkeh, serai, kopi, pisang serta beberapa tanaman perkebunan yang lain rusak lantaran digusur alat berat. Tidak hanya itu, tersedianya penggusuran ini pula memicu rusaknya jalan serta jembatan di lokasi itu.

"Yang pasti kerugian imaterial tak terhitung lantaran jerit tangis orang yg empat tahun menjaga tanaman, saat hadir alat berat tiada kompromi," kata Ujang, Selasa (19/4).

Seperti dikabarkan Pada. Penduduk transmigrasi pun menanyakan kehadiran perusahaan kelapa sawit yg dapat ambil tempat transmigrasi yg udah dihuni penduduk sepanjang sekian tahun lamanya.

Meski sebenarnya peletakan transmigrasi di UPT Arongo adalah program pemerintah dimulai dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi sampai pemerintah kabupaten.

"Setahu saya program Transmigrasi itu program nasional, mengapa PT Merbau dari Sumatera hadir ke Konawe Selatan bisa beberapa ribu hektar," tangkisnya .

Menurut Ujang, penduduk dari UPT Arongo udah memberikan laporan hal itu ke pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, tetapi tak ada titik jelas.

Puncaknya pada 14 April lantas, penduduk ditempat mengerjakan perbuatan blokade jalan masuk ke lokasi transmigrasi biar alat berat punya perusahaan itu tak mengerjakan aktivitas di pemukiman transmigrasi.

Penduduk sudah memberikan laporan ke Polresta Kendari tetapi tak di terima dengan argumen kekurangan data.

Penduduk ditempat mengharapkan, ada usaha dari pemerintah pusat buat mengatasi permasalahan itu, lantaran pemerintah daerah seperti tak perduli dengan nasib penduduk transmigrasi di UPTD Arongo.

Diambil Wahana Lingkungan (Walhi) Sulawesi Tenggara Kisran Makati memandang Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dikira lupa dalam peletakan transmigrasi itu.

Menurut Kisran, selayaknya pemerintah ditempat miliki data yang pasti hingga tak berlangsung tumpang tindih dalam pengendalian satu lokasi.
LihatTutupKomentar